Komisi Nasional HAM berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

PURWOKERTO ー Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Purwokerto mengikuti kegiatan Dialog & Konsultasi Publik terkait penulisan naskah pedoman penilaian HAM terhadap Pemerintah Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Nasional HAM berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, pada Kamis (19/09/2024).

Dalam kesempatan itu Komisioner Anis Hidayah mengungkapkan bahwa rekomendasi atas kasus maupun situasi HAM di Indonesia yang dihasilkan melalui kajian maupun pemantauan HAM sering kali tidak mendapat tanggapan serius dari pihak terkait. Hal ini akan berdampak pada upaya penegakan HAM dan pemulihan hak-hak korban.

Baca juga: Bimbingan Teknis di TPS Khusus Lapas Narkotika Purwokerto untuk Memastikan Keberhasilan Pemilihan yang Adil dan Bebas Pelanggaran

"Harapannya dengan kegiatan ini kami bisa memperoleh masukan atas konsep penilaian HAM, termasuk indokator terhadap Pemerintah Daerah yang segera disusun tim, " kata Anis.

Baca juga: Gelar Pengukuhan Satgas Netralitas, ASN Lapas Narkotika Purwokerto Pilih Netral Pada Pemilu 2024

"Juga meningkatkan kesadaran, ketaatan dan kepatuhan HAM bagi pemangku kewajiban oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah, " pungkasnya.

Baca juga: Kalapas Narkotika Purwokerto Terima Penghargaan Kakanwil Kemenkumham Jateng

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Purwokerto, Andi Wijaya Rivai selaku Kepala Koordinator Wilayah Banyumas mewakili Kakanwil.

(Humas Lapas Purwokerto)

Baca juga: Kemenkumham Jateng Serahkan 6 Sertifikat Penghargaan Bagi Pusat Perbelanjaan Di Jepara Dan Kudus